Menurut Ratna, sesungguhnya sudah ada perjanjian resmi antara pihaknya dan TVRI untuk menayangkan pertunjukan itu. Ia juga mengaku sudah melakukan publikasi ke berbagai tempat dengan dibiayai sponsor. Tetapi Jumat petang dirinya dihubungi melalui telepon genggam oleh Wijil, produser pelaksana TVRI, dan diberitahukan soal penundaan penayangan Alia.

Alasan yang disampaikan pihak televisi, menurut Ratna, penayangan itu akan mengorek luka rakyat Aceh, sementara saat ini baru saja ditandatangani kesepakatan penghentian permusuhan antara GAM dan TNI di Jenewa.

Awalnya, jelas Ratna, Wijil tak bersedia menyebut alasan penundaan. Namun, setelah didesak, ia mengatakan hal dilakukan setelah ada rapat tim checking, Kepala Siaran Nasional TVRI Wardi Wahid dan wakil Dispen TNI. “Tetapi dia tidak mau menyebut nama wakil Dispen itu,” kata dia. Akhirnya, sekitar pukul 21.00, datang surat resmi yang ditandatangani Wardi Wahid ke kantor Satu Merah Panggung. Surat ini menegaskan Alia ditunda tanpa batas waktu.

Jhonson Panjaitan, penasehat hukum Satu Merah Panggung, menyatakan TVRI telah menyalahi kontrak karena memutuskan perjanjian secara sepihak. Selain itu, lanjut dia, ada kejanggalan dengan munculnya pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan kontrak. “Dalam hal ini Dispen TNI,” ujarnya.

Manajemen TVRI hingga Sabtu malam tidak ada satu pun yang bersedia memberi konfirmasi atas pembatalan itu. Sumita Tobing dan Sutrimo, direktur utama dan direktur, telpon selulernya tak diangkat, sedangkan Wardi telponnya tidak aktif. Kepala humasnya, Djoko Priyono, selain menyatakan sedang cuti mengaku tidak mengetahui persoalan itu.